Posisi dan Hak Amil Zakat Fitrah

Oleh: Badiatul Muchlisin Asti

Pengelolaan zakat fitrah di sebuah lembaga sosial. (Foto: dok. https://dpuilmanafiapeduli.wordpress.com)

Pengelolaan zakat fitrah di sebuah lembaga sosial. (Foto: dok. dpuilmanafiapeduli.wordpress.com)

Dua orang menanyakan kepada saya “kasus” pengelolaan zakat fitrah yang terjadi di wilayahnya masing-masing. Yakni berkaitan dengan posisi dan hak amil zakat fitrah, yang “bertugas” hanya setiap setahun sekali di bulan Ramadhan.
Kasus pertama; terjadi di sebuah kampung pelosok di kabupaten G. Praktik yang terjadi di kampung itu, para muzakki (pembayar zakat) membayarkan zakat fitrahnya kepada seorang tokoh agama setempat (imam dan guru ngaji). Hanya saja, dari zakat fitrah yang terkumpul itu, hanya sekitar sepertiganya saja yang dibagikan kepada yang berhak (fakir dan miskin), sementara duapertiganya masuk ke “kantong” pribadi sang tokoh tersebut. Sehingga lebaran pun identik dengan masa “panen”-nya sang tokoh kampung tersebut.
Kasus kedua; terjadi di sebuah instansi sekolah dasar negeri di kecamatan P di kabupaten K. Praktik yang terjadi di lembaga sekolah itu selama bertahun-tahun adalah, semua guru mendapat “jatah” zakat fitrah dalam kapasitas sebagai amil, walaupun yang benar-benar “bekerja” sebagai “amil zakat” hanya satu dua orang saja.
Pertanyaannya, apakah praktik seperti itu bisa dibenarkan dalam kacamata syariat Islam? Sebelumnya, tentu kita perlu menelisik secara singkat hukum zakat fitrah dan berbagai aturannya dalam syariat Islam.
Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan kepada setiap orang dari kaum muslimin, baik anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, merdeka, dan budak. Landasannya adalah sebuah hadits yang menyatakan, “Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum, atas budak dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan orang besar, dari kalangan orang Islam. Dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang pergi menunaikan shalat.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Di antara tujuan esensial zakat fitrah adalah sebagai wujud kepedulian terhadap kaum fakir miskin yang tidak memiliki makanan di hari raya Idul Fitri. Agar mereka dapat merasakan kegembiraan di hari raya, sebagaimana sabda Nabi SAW, “Cukupkan mereka (fakir miskin) pada hari itu (hari raya idul Fitri”. (HR. Daruqutni dan Baihaqi).
Sebagian ulama membolehkan membayar zakat fitrah pada awal maupun pertengahan bulan Ramadhan. Namun waktu yang paling utama melaksanakan zakat fitrah adalah pada pagi hari sebelum salat Idul Fitri. Karena membayar zakat setelah shalat Idul Fitri tidak dianggap sebagai zakat fitrah, namun dianggap sebagai sedekah biasa, dan pelakunya berdosa karena menunda-nunda membayar zakat fitrah. Sabda Nabi SAW, “Barang siapa yang membayar zakat fitrah sebelum shalat ied, maka termasuk zakat fitrah yang diterima; dan barang siapa yang membayarnya sesudah shalat ied maka termasuk sedekah biasa (bukan lagi dianggap zakat fitrah).” (HR. Bukhari dan Muslim).
Melihat konteks status hukum zakat fitrah dan tujuan esensialnya, maka distribusi zakat fitrah diprioritaskan untuk dibagikan kepada kaum fakir miskin. Sebagaimana hadits Nabi SAW, “Zakat fitrah merupakan pembersih bagi yang berpuasa dari hal-hal yang tidak bermanfaat dan kata-kata keji (yang dikerjakan waktu puasa) dan bantuan makanan untuk para fakir miskin.” (HR. Abu Daud).
Abu Bakr Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim menyatakan, penerima zakat fitrah adalah seperti penerima zakat-zakat lainnya. Hanya saja orang-orang fakir dan miskin lebih berhak atas zakat fitrah daripada penerima-penerima lainnya. Nabi SAW bersabda, “Cukupkan mereka (orang-orang fakir) hingga tidak meminta-minta pada hari ini (Idul Fitri). Zakat fitrah tidak boleh diberikan kepada selain orang-orang fakir kecuali jika orang-orang fakir tidak ada lagi, atau karena kefakiran mereka ringan (tidak parah), atau para penerima lainnya amat membutuhkannya.” (HR. Al-Baihaqi).
Melihat hal itu, “kasus” pengelolaan zakat fitrah yang pertama di atas patut mendapat koreksi. Dalam posisi apa sang tokoh agama itu mendapat porsi zakat fitrah, bahkan mendapat porsi sangat besar, yakni dua pertiga atau 75 persen dari seluruh perolehan zakat fitrah? Kalau posisinya sebagai amil zakat, maka menurut pakar zakat Prof. Dr. KH. Dididn Hafidhuddin (2008), amil zakat hanya berhak mendapatkan zakat maksimal satu per delapan atau 12,5 persen. Itu pun dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan waktu sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut.
Masih menurut Prof. Dr. KH. Dididn Hafidhuddin, jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja (dan biasanya hanya untuk pengumpulan zakat fitrah saja), maka seyogyanya para petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat seperdelapan, melainkan sekedarnya saja untuk keperluan administrasi atau pun konsumsi yang mereka butuhkan, misalnya lima persen saja. Bagian untuk amil ini pun termasuk untuk biaya transportasi maupun biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugasnya.
Dengan demikian, bila sang tokoh agama tersebut memposisikan diri sebagai amil zakat, maka tentu saja porsi bagiannya terlalu berlebihan dan sangat tidak proporsional, bahkan cenderung zalim. Seharusnya ia tidak mengambil porsi zakat fitrah kecuali sekedarnya saja sebagai biaya operasional yang dibutuhkan. Pun juga ketika ia memposisikan diri sebagai fi sabilillah (pejuang di jalan Allah), atau sebagai kelompok fakir-miskin, ia tidak diperkenankan mengambil yang melebihi porsi dan proporsinya.
Ini sekaligus menjadi koreksi untuk kasus kedua. Harusnya guru yang tidak terlibat dalam kerja keamilan, tidak mendapatkan “jatah”. Karena sesungguhnya, amil zakat hanya mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat, dan mengadministrasikannya, menagih zakat pada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan kententuan syariah Islamiyyah. (Prof. Dr. KH. Dididn Hafidhuddin, 2008). Kecuali kalau guru bukan amil itu ada dalam posisi sebagai fakir atau miskin, maka ia berhak mendapat jatah zakat, namun bukan dalam kapasitas sebagai amil. Wallahu a’lam. Semoga bermanfaat.*

Categories: Perspektif | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: