Integritas dan Intelektualitas Calon Pemimpin

Oleh: Badiatul Muchlisin Asti

Baliho caleg di mana-mana (Sumber ilustasi: bali.bisnis.com)

Baliho caleg di mana-mana (Sumber ilustasi: bali.bisnis.com)

Tahun 2014 disebut-sebut sebagai tahun politik. Karena pada tahun ini, akan dihelat pemilihan legislatif (9 April) dan pemilihan presiden (9 Juli). Seperti biasa, mendekati perhelatan itu, banyak orang-orang yang mendadak ‘narsis’, pasang foto keren di mana-mana, di stiker, spanduk, banner, baliho, dan sebagainya, dengan tambahan kalimat puja-puji untuk diri sendiri. Menyodorkan diri sendiri untuk dipilih, dengan janji-janji selangit dan jargon-jargon keren yang membius.
Hal itu masih akan ditambah dengan fenomena politik uang (money politic), di mana demi mengejar ambisinya, mereka rela menggelontorkan uang ratusan juta rupiah, bahkan miliaran, untuk dibagi-bagi ke publik nantinya pada detik-detik menjelang perhelatan, agar dirinya dipilih atau terpilih.
Situasi itu memantik pertanyaan klasik dalam diskursus Islam, bolehkah seseorang mencalonkan diri, bahkan berambisi menjadi pemimpin atau pejabat publik? Mau tidak mau, kita akan diseret untuk menelisik kembali makna jabatan dalam Islam.
Menurut saya, ada setidaknya dua pandangan dasar tentang jabatan dalam doktrin Islam. Pertama; Islam memandang jabatan sebagai amanah, bukan anugerah. Dan amanah itu akan dimintai pertanggungjawaban, baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu dalam literatur sejarah khalifah-khalifah Islam, kita dapati mereka melakukan pidato politik pertama setelah terpilih menjadi khalifah, yang berisikan materi yang sama, yakni agar rakyat yang dipimpinnya nanti mentaati mereka bila memang mereka berada di jalan ketaatan. Namun sebaliknya, bila mereka berada di jalan kemaksiatan, maka rakyat diminta untuk tidak mentaatinya.
Ali bin Abi Thalib, misalnya, khalifah rasyidah keempat ini dalam pidato politiknya yang pertama sesaat setelah terpilih menjadi khalifah menyatakan, “Taatilah Allah dan jangan durhaka terhadap-Nya. Jika kalian melihat kebaikan maka ambilah ia. Dan jika kalian melihat keburukan maka tinggalkanlah ia” (Ali Muhammad Ash-Shalabi, 2012).
Bandingkan dengan pidato politik pertama Umar bin Abdul Aziz, khalifah rasyidah kelima. Setelah terpilih menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz berpidato, cuplikannya, “Wahai manusia, taatilah aku selama menaati Allah dalam menangani urusan kalian. Jika aku bermaksiat kepada Allah, kalian tidak usah taat kepadaku.” (Aidh al-Qarni, 2006).
Sama bukan? Dan itulah kalimat yang menunjukkan manhaj para pemimpin Islam ketika terpilih menjadi khalifah, karena menyadari bahwa jabatan bukan anugerah, tetapi amanah. Ia akan dimintai pertanggungjawaban. Hal itu kemudian berimbas pada cara hidup mereka yang sederhana, zuhud, jauh dari kemewahan, meskipun mereka adalah pejabat tinggi.
Kedua; sebagai konsekuensi jabatan itu amanah, maka dalam Islam, meminta jabatan, apalagi berambisi terhadapnya adalah larangan. Pengertian “ambisi menjadi pemimpin” menurut Sayyid Muhammad Nuh (1998) adalah kecenderungan hati untuk menjadi pemimpin dan minta dengan terus terang agar dipilih menjadi pemimpin.
Sebuah hadits menyatakan, “Demi Allah, saya tidak akan menyerahkan suatu jabatan kepada orang yang meminta diangkat, dan tidak pula kepada orang yang berharap-harap untuk diangkat.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Karenanya, ketika Abu Dzar ra bertanya kepada Rasulullah saw, “Wahai Rasulullah saw, apakah engkau tidak hendak mengangkatku (untuk memegang suatu jabatan)?” Maka Rasulullah saw menjawab, “Wahai Abu Dzar, engkau ini lemah, sedangkan pekerjaan itu adalah amanah yang pada hari kiamat kelak akan dipertanggungjawabkan dengan risiko penuh kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang memenuhi syarat dan dapat memenuhi tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik.” (HR. Muslim).

Kasus Nabi Yusuf
Namun, sesuai kaidah ushul fiqh, al-hukmu yaduru ma’a illatihi wujudan wa’adaman, hukum itu fleksibel dan dinamis mengikut illat (sebab hukum)-nya. Islam memang melarang meminta jabatan, namun dalam kondisi tertentu, Islam membolehkannya. Kondisi itu adalah kondisi darurat, saat terjadi krisis kepemimpinan, sedang dipandang tidak ada lagi orang yang punya kapasitas untuk menyelesaikan problematika umat, dan membawa umat pada kehidupan yang semestinya.
Maka di saat itulah, jatuh hukum bolehnya mencalonkan diri, dengan persyaratan-persyaratan tertentu tentu saja. Apa saja persyaratan itu? Sederhana saja. Persyaratan itu bisa merujuk pada kasus Nabiyullah Yusuf AS saat menawarkan diri menjadi Bendaharawan Negara untuk bisa ikut tampil ambil bagian dalam menyelesaikan krisis ekonomi yang terjadi di negerinya (Mesir) ketika itu.
Dalam Al-Qur’an diceritakan, “Berkatalah Yusuf: ‘Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah hafidhun aliim, orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan’.” (QS. Yusuf: 55).
Dalam konteks itu, Nabi Yusuf menawarkan diri, di samping karena situasinya memang darurat, tidak ada lagi orang yang dipandang punya kapasitas, juga atas landasan keyakinan dirinya memiliki dua modal utama untuk menduduki jabatan itu, yaitu: Pertama; hafidh (pandai menjaga) alias amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Atau dalam bahasa yang populer saat ini, punya integritas.
Kedua; ‘alim (berpengetahuan) alias memiliki kapasitas intelektual, cerdik pandai, punya pengetahuan ilmu yang baik. Bekal ilmu itu terutama yang berkaitan dengan pemahaman yang baik atas problematika yang akan dihadapi saat menduduki jabatan itu, sekaligus punya road map untuk mengatasinya.
Barangkali situasi itu relevan dengan keadaan Indonesia saat ini. Korupsi dan penyelewengan jabatan sudah pada tingkat akut, dan itu terjadi di hampir seluruh sektor jabatan publik, baik di eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Maka, pada situasi itu, kita membutuhkan orang-orang yang di dalam dirinya terkumpul dua kapasitas sekaligus: integritas dan intelektualitas. Keduanya harus terkumpul, karena bila hanya salah satu saja yang dimiliki, maka korupsi dan penyelewengan akan tetap terjadi. Apalagi bila tidak memiliki keduanya, akan lebih bobroklah keadaan negeri ini.*

*Artikel ini dimuat di Koran Muria edisi Jum’at, 17 Pebruari 2014 dengan judul “Integritas dan Intelektualitas Para Calon”.

1888566_289312551218162_1258814491_n

Categories: Perspektif | Tinggalkan komentar

Navigasi pos

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Blog di WordPress.com.

%d blogger menyukai ini: